Selasa, 17 April 2012

Hutan Rakyat dan Agroforestry

Hutan Rakyat

Oleh: Yunita Amelia

Hutan Rakyat sering dikenal dengan istilah farm forestry. Hardjosoediro (2003) menyebutkan bahwa hutan rakyat adalah hutan yang tidak berada di atas lahan yang dikuasai oleh pemerintah, jadi hutan rakyat merupakan hutan yang dimiliki oleh rakyat. Menurut UU No.41 tahun 1999 pengertian hutan rakyat ini hanya disebutkan sebagai hutan hak, yaitu hutan yang dibebani hak atas tanah, yang membedakannya dengan hutan negara. Disebutkan pula bahwa sebagai salah satu ragam kehutanan sosial, hutan rakyat akan dapat menjadi program unggulan kehutanan karena akan membawa implikasi tumbuhnya sikap tanggungjawab masyarakat di samping memperoleh keuntungan dan manfaat langsung dari keterlibatan dalam pengelolaan hutan.

Hutan rakyat merupakan salah satu model pengelolaan sumber daya alam yang berdasarkan inisiatif masyarakat. Dalam banyak contoh di daerah-daerah Indonesia, hutan rakyat banyak yang berhasil dikembangkan oleh masyarakat sendiri. Sumbangan produksi kayu dari hutan rakyat di banyak tempat di Jawa menunjukkan signifikansi yang sangat nyata. Tingkat keberhasilan upaya untuk mendorong perkembangan hutan rakyat di Indonesia justru lebih besar di program swadaya masyarakat daripada program program penghijauan tahun 1970. Menurut Simon (1990), cikal bakal lahirnya hutan rakyat di Jawa dimulai dari penanaman berkayu di lahan pekarangan Jawa Tengah dan Jawa Timur, dan talun di Jawa Barat sejak awal abad 20. Sedangkan penanaman tanaman berkayu di lahan-lahan tegalan baru mulai berkembang sejak awal dasawarsa 1970-an. Pada tahun 1950-an Kementrian Kemakmuran membuat Program Karang Kitri di Tegal dan Pekarangan. Program tersebut terhambat oleh persoalan keuangan dan organisasi, namun berkat keulatan para rimbawan program karangkitri tersebut kemudian diajukan dengan program penghijauan pada tahun 1960-an.

Cakupan pengembangan hutan rakyat umunya terbagi atas pekarangan dan tegalan. Pekarangan dicirikan adanya rumah tinggal dan pepohonan sedangkan tegalan dicirikan tanpa adanya rumah tinggal serta didominasi oleh tanaman pangan. Perkembangan lebih lanjut dari pembangunan hutan rakyat di tegalan apabila ditanami pohon secara kompak tanpa ada tanaman pertanian, lebih dikenal dengan istilah wono (alas).

Di kabupaten Gunung kidul, DIY, menurut Hardjosoediro (1975), meluasnya hutan rakyat tanaman jati, mahoni dan akasia dipengaruhi oleh gerakan “karang kitri” dan penghijauan sebelum Pelita I (1969-1974). Secara bertahap gerakan tersebut semakin terasa pengaruhnya setelah gerakan reboisasi dan penghijauan tahun 1970-1980 yang difasilitasi oleh Bupati Darmakum.

Di Wonosobo,hutan rakyat umumnya dibangun dengan pola usaha tani sengon. Awang et al (2002) menyebutkan bahwa pola usaha tani sengon dilakukan oleh masyarakat Kabupaten Wonosobo di areal tegakan, dengan pencampuran tanaman maupun pergiliran tanaman sehingga dalam satu unit lahan petani dapat membentuk 3-4 strata tajuk. Stratum atas diisi sengon, kedua buah-buahan, ketiga kopi dan paling bawah tanaman semusim.

Potret Hutan Rakyat di DIY

Dari waktu ke waktu perkembangan hutan rakyat di provinsi DIY menunjukkan trend yang terus meningkat baik luas maupun potensinya. Berdasarkan data dinas Kehutanan Provinsi DIY, pada tahun 2004 luas hutan rakyat di Provinsi DIY adalah 39.147 ha, dan kemudian meningkat menjadi 56.466 ha, dan pada tahun 2008 seluas 59.150 ha.

Dari data di atas nampak bahwa hutan rakyat di Provinsi DIY pada tahun 2008 seluas 59.150 ha atau 19% dari luas daratan Provinsi DIY. Kondisi ini menunjukkan  bahwa peran tutupan hutan diluar kawasan hutan (hutan rakyat) cukup signifikan di kabupaten lingkup tata ruang dan wilayah. Potensi hutan rakyat di DIY jauh lebih besar jumlah dan kualitasnya dibanding dengan hutan yang dikuasai negara. Dalam rangka memenuhi angka luasan minimal 30% tersebut di atas, maka kebijakan pengembangan pembangunan hutan dan kehutanan di Provinsi DIY diarahkan pada penguatan hutan rakyat yang sudah ada, dan juga memperluas areal hutan tanaman rakyat, baik pada lahan pekarangan, tegalan, maupun pada lahan-lahan kas desa.

Ditinjau dari aspek sosial ekonomi, kebaradaan hutan rakyat di Provinsi DIY terbukti mampu menggerakkan perekonomian ditingkat lokal maupun perekonomian skala regional. Selain mampu meningkatkan pendapatan keluarga petani pemilik lahan hutan rakyat, dengan menurunnya pasokan kayu dari kawasan hutan negara kebaradaan hutan rakyat ini mampu menjadi pemasok utama kebutuhan bahan baku kayu untuk industri pengolahan kayu baik di lingkup Provinsi DIY maupun industri pengolahan kayu sentra Jepara, Klaten, Semarang dan kota-kota lainnya.

Di samping itu apabila ditinjau dari sisi ekologi-lingkungan, keberadaan hutan rakyat tersebut juga terbukti mampu mencegah terjadinya bencana/banjir/erosi/tanah longsor, menjaga keseimbangan fungsi tata air, dan menjamin keseimbangan ekosistem. Bahkan dalam konteks adanya isu perubahan iklimdan pemanasan global, keberadaan hutan rakyat ini juga memberikan kontribusi yang cukup positif khususnya dari potensi karbon yang mampu diserap oleh kawasan hutan rakyat tersebut.

Secara fisik hutan rakyat memiliki pola tanam yang sangat beragam. Namun demikian sebagian besar hutan rakyat yang ada di lapangan pada umunya menggunakan pola tanam campuran (wanatani), yakni campuran antara tanaman pangan dan tanaman kayu-kayuan. Menurut Munawar (1986), berdasarkan pola tanam, hutan rakyat dapat diklasifikasikan menjadi 3 macam:
a.       Penanaman pohon di sepanjang bata milik
b.      Penanaman pohon di teras bangku
c.       Penanaman pohon di seluruh lahan milik
Pola-pola tersebut secara arif dikembangkan masyarakat sesuai dengan tingkat kesuburan lahan dan ketersediaan tenag kerja. Tujuan pengembangan pola seperti yang telah disebutkan di atas adalah dalam rangka meningkatkan produksi lahan secara optimal baik ditinjau dari nilai ekonomi maupun ekologi.

Sistem Agroforestry

Agroforestry adalah suatu nama kolektif untuk sistem-sistem penggunaan lahan dan teknologi, dimana tanaman keras berkayu (pohon-pohonan, perdu, jenis-jenis palm, bambu, dst) ditanam bersamaan dengan tanaman pertanian, dan/atau hewan, dengan suatu tujuan tertentu dalam suatu bentuk spasial atau temporal, dan didalamnya terdapat interaksi ekologi dan ekonomi diantara berbagai komponen yang bersangkutan. Berdasarkan pengertian ini maka agroforestry mempunyai karakter yaitu :
1.       Terdiri dari 2 atau lebih jenis tanaman (dan atau hewan) dan paling sedikit salah satu berupa tanaman berkayu tahunan (woody parennial).
2.       Memiliki dua atau lebih output.
3.       Sistem agroforestry yang paling sederhanapun secara ekonomis maupun ekonomi lebih kompleks daripada monokultur.

Agroforestry dapat diklasifikasikan menjadi 5 yaitu:
1.       Agrisilviculture (komponen pertanian dan kehutanan)
2.       Silvopature (komponen kehutanan dan peternakan)
3.       Agrosilvopasture (komponen pertanian, kehutanan dan peternakan)
4.       Silvofishery (komponen kehutanan dan perikanan)
5.       Agrosilvofishery (komponen pertanian, kehutanan dan perikanan)

Adapun pola penggunaan ruang dalam sistem agroforestry dapat dibagi menjadi 4 yaitu:
1.       Trees Along Border, yaitu model penanaman pohon di bagian pinggir dan tanaman pertanian berada di tengah lahan.
2.       Alternative Rows, yaitu kombinasi antara satu baris pohon dengan beberapa baris tanaman pertanian secara berselang-seling.
3.       Alternative Strips atau Alley Cropping, yaitu kombinasi dimana dua baris pohon dan tanaman pertanian ditanam secara berselang-seling.
4.       Random Mixture, yaitu pengaturan antara pohon dan tanaman pertanian secara acak.

Kajian biofisik dalam sistem agroforesty yang perlu dipahami adalah mengenai interaksi antar komponen penyusun. Interaksi ini dapat dipilah menjadi dua yaitu interaksi di atas tanah (above ground) dan di bawah tanah (under ground), walaupun keduanya tidak dapat dipisahkan secara kuku/rigid (karena keduanya saling berhubungan erat). Interaksi baik di atas maupun di bawah tanah dapat diperjelas berdasarkan hubungan diantara komponen penyusun yaitu trees-soil-trees interaction (interaksi pohon-tanah-tanaman semusim). Interaksi ini dapat berlangsung secara menguntungkan (komplementer), merugikan (kompetisi) dan sumplementer (tidak berpengaruh).

Tindakan silvikultur menjadi kunci keberhasilan dalam sistem agroforestry karena ini akan berpengaruh terhadap sistem berbagi sumberdaya/resource sharing (SBS) sehingga pertumbuhan tanaman kehutanan (trees) dan tanaman pertanian dapat optimal. Kedua komponen ini dapat optimal sangat tergantung pada tujuan petani apakah akan memfokuskan pada trees/corp atau keduanya. Ketika petani agroforest menginginkan keduanya maka managemen pohon perlu diterapkan agar corp area optimal dan sebaliknya.


sumber pustaka:
2012. Buku Petunjuk Praktek Pengenalan Hutan. Fakultas Kehutanan UGM. Yogyakarta

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar